Perseteruan Antara SBY dengan "Pak Sultan".

 Heru Lelono: Pemerintah Cari Formula Mulia Bagi Sultan

Jakarta, 2/12 (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, pemerintah tengah mencari formula posisi yang tepat, mulia dan memiliki keistimewaan bagi Sultan.

"Presiden Yudhoyono beserta seluruh kabinet berikhtiar, dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai penjuru teknis untuk mencari formula posisi yang mulia dan memiliki hak istimewa bagi seorang Sultan Yogyakarta, di atas seorang gubernur di provinsi Yogyakarta," kata Heru di Jakarta, Kamis.

Heru menyatakan, kalau semua berpikir jernih dan benar-benar hendak memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta, maka harus disusun UU yang menempatkan Sultan Yogyakarta secara istimewa.

"Beliau (Sultan) tidak boleh dibebani oleh tanggungjawab birokrasi politik, namun memiliki keistimewaan wewenang tertentu," kata dia.


Menurut dia, kalau keistimewaan Yogyakarta yang berarti memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta kemudian direduksi hanya oleh pemilihan seorang gubernur sangat disayangkan.

"Menurut saya hal tersebut sangatlah sempit dan disayangkan. Memuliakan nilai-nilai sejarah Kesultanan Yogyakarta jauh lebih berharga dibanding hanya bicara kekuasaan politik. Karena posisi gubernur adalah posisi politik pemerintahan," kata Heru.

Ditambahkan, bila memang ingin memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta, maka harus diwadahi di dalam UU dan harus lebih dipikirkan adalah keistimewaan daerah.

"Sangat disayangkan, bila persoalan ini kemudian tampak semakin politis emosional," kata Heru.

Menurut Heru, kalau seorang gubernur harus bisa dikoreksi DPRD sebagai wakil rakyat. Namun bagi Sultan, kurang pantas untuk dikoreksi oleh DPRD.

"Apa anggota DPRD tidak 'ewuh pekewuh' mengkoreksi Sultannya? Bahkan rasanya kurang pantas, seorang Sultan dikoreksi rakyatnya. Selain itu, empat kabupaten dan satu kotamadya yang ada di provinsi Yogyakarta dimana seluruh pemimpinnya adalah calon dari partai politik melalui Pilkada. Para bupati dan walikota tersebut sebagai bagian struktural pemerintahan, tidak memiliki keistimewaan," kata Heru.

Mengikuti diskursus yang berkembang tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta, Heru Lelolo merasa risau dan bertanya-tanya sehingga menimbulkan emosi masyarakat Yogyakarta akibat perdebatan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini.

"Saya sungguh risau dan bertanya-tanya. Pro-kontra, khususnya di sebagian masyarakat Yogyakarta demikian emosional akibat perdebatan tokoh-tokoh di media massa. Padahal pemerintah khususnya Presiden Yudhoyono sedang berikhtiar untuk mengusulkan UU yang baik bagi masa depan perkembangan Yogyakarta dan sekaligus menjamin keberlanjutan kemuliaan Kesultanan Yogyakarta," kata Heru.

Dirinya yakin yang diinginkan masyarakat Yogyakarta adalah tetap dimuliakannya sejarah kesultanan Yogyakarta.

"Semoga diskursus yang tampil bukan malah membuat masyarakat Yogyakarta bingung dan salah dalam mengambil sikap. Apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono semakin memperjelas sikap pemerintah. Oleh karenanya apapun yang nanti diputuskan DPR sebagai pembuat UU, pemerintah akan menghormati dan menjalankannya," kata Heru.